Dirjen Pajak-Fahri Hamzah Jadi Komisaris Bank BUMN, Erick Thohir Bilang Begini
Profesionalisme dan Transparansi dalam Seleksi Komisaris
Pengangkatan Fahri Hamzah, mantan Direktur Jenderal Pajak, sebagai komisaris di salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. Banyak yang mempertanyakan potensi konflik kepentingan mengingat latar belakang Fahri Hamzah di sektor perpajakan. Namun, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa proses seleksi komisaris tersebut dilakukan secara profesional dan transparan, mengedepankan kompetensi dan integritas calon.
“Proses seleksi ini melalui tahapan yang ketat dan melibatkan berbagai ahli di bidang perbankan dan keuangan,” ujar Erick Thohir dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Ia menekankan bahwa setiap calon komisaris, termasuk Fahri Hamzah, telah melalui asesmen yang komprehensif untuk memastikan keahlian dan integritasnya. Asesmen tersebut meliputi penilaian kompetensi teknis, rekam jejak, integritas moral, hingga potensi konflik kepentingan.
Erick Thohir juga menjelaskan bahwa tim seleksi independen yang terdiri dari para pakar di bidangnya turut berperan dalam proses tersebut. Keberadaan tim independen ini bertujuan untuk memastikan obyektivitas dan transparansi dalam memilih calon komisaris yang terbaik. Tim ini tidak hanya menilai kualifikasi teknis, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan, seperti pengalaman kepemimpinan, kemampuan manajemen risiko, dan pemahaman terhadap tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
“Kita ingin memastikan bahwa komisaris yang kita pilih adalah orang-orang yang terbaik dan berkompeten, serta mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan akuntabel,” tegas Erick Thohir. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di lingkungan BUMN, termasuk dalam hal seleksi dan pengangkatan direksi dan komisaris.
Menjawab Kekhawatiran Potensi Konflik Kepentingan
Meskipun proses seleksi telah dilakukan secara profesional, kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan tetap muncul. Latar belakang Fahri Hamzah sebagai mantan Dirjen Pajak memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan adanya pengaruh atau intervensi dari dirinya dalam pengambilan keputusan di bank BUMN tersebut. Menanggapi hal ini, Erick Thohir memastikan bahwa terdapat mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.
“Terdapat kode etik dan aturan main yang jelas bagi komisaris BUMN, termasuk larangan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan,” jelas Erick Thohir. Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian BUMN memiliki mekanisme pengawasan yang berlapis untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Setiap keputusan yang diambil oleh komisaris akan diawasi dan dievaluasi secara berkala.
Selain itu, Erick Thohir juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Semua informasi terkait pengambilan keputusan dan kinerja BUMN akan dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN dan mencegah terjadinya penyimpangan.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik. Kita berkomitmen untuk menjalankan pengelolaan BUMN secara bersih, transparan, dan akuntabel,” tambahnya. Ia mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi kinerja BUMN dan melaporkan jika menemukan adanya indikasi penyimpangan.
Kompetensi Fahri Hamzah dalam Sektor Perbankan
Meskipun latar belakang Fahri Hamzah berada di sektor perpajakan, Erick Thohir meyakini bahwa kompetensi dan pengalaman yang dimilikinya dapat memberikan kontribusi positif bagi bank BUMN tersebut. Fahri Hamzah memiliki pengalaman yang luas dalam manajemen dan pemerintahan, yang dapat menjadi aset berharga dalam pengambilan keputusan strategis di bank. Pengalamannya dalam mengelola organisasi besar dan kompleks juga dinilai sebagai nilai tambah.
“Kita melihat kompetensi dan integritas seseorang, bukan hanya latar belakangnya,” ujar Erick Thohir. Ia menjelaskan bahwa tim seleksi telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pengalaman dan keahlian Fahri Hamzah, dalam menilai kelayakannya sebagai komisaris. Mereka juga telah melakukan pengecekan rekam jejak dan integritasnya untuk memastikan bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Lebih lanjut, Erick Thohir menekankan bahwa bank BUMN membutuhkan figur-figur yang memiliki kemampuan dalam manajemen risiko, kemampuan analisis keuangan yang kuat, dan juga memiliki integritas yang tinggi. Menurutnya, Fahri Hamzah dinilai memenuhi kriteria tersebut. Pengalamannya di sektor publik dianggap dapat memberikan perspektif baru dalam pengambilan keputusan di bank BUMN.
Ke depan: Penguatan Tata Kelola BUMN
Kejadian ini juga menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola BUMN agar lebih transparan dan akuntabel. Erick Thohir berkomitmen untuk terus melakukan reformasi di lingkungan BUMN, termasuk dalam hal seleksi dan pengangkatan direksi dan komisaris. Ia berharap agar proses seleksi ke depannya semakin transparan dan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan publik.
“Kita akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar proses seleksi di BUMN semakin baik dan lebih profesional,” kata Erick Thohir. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung upaya peningkatan kualitas tata kelola perusahaan di lingkungan BUMN untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan begitu, diharapkan BUMN dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
